Prof. Dr. dr. Syamsul Arifin

 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 124/PHP.Gub-XIX/2021, pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan akan dilakukan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS. Jumlah TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang adalah sebanyak 827 TPS dari Total 9.060 TPS. Seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin) sebanyak 301 TPS, Kecamatan Sambung Makmur sebanyak 27 TPS, Kecamatan Aluh-Aluh sebanyak 63 TPS, Kecamatan Martapura sebanyak 265 TPS, Kecamatan Mataraman sebanyak 62 TPS, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) sebanyak 85 TPS  dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin).

Jika rata-rata 1 TPS terdiri dari 500 orang pemilih, maka terdapat sekitar 413.500 orang pemilih yang akan melaksanakan hak pilihnya. Mobilitas orang sejumlah ini termasuk mobilitas besar yang tentunya mempunyai risiko penularan Covid-19 yang tinggi.

Perkembangan kasus aktif dari  bulan ke bulan di Kalimantan Selatan  trennya  cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar 71.76%. Data ini dihitung sejak  19 desember 2020 sampai 19 Maret 2021, dengan distribusi 19  Desember jumlah kasus aktif sebanyak 793 kasus, 19  januari  sebanyak 1.186 kasus, 19 Februari  sebanyak 1.733 kasus dan 19  Maret  sebanyak  2.222 kasus. Semakin banyak kasus aktif, maka kemungkinan kasus yang meninggal juga mengalami peningkatan.

Pemungutan suara ulang ditengah kasus aktif Covid-19 yang cenderung meningkat, tentunya menimbulkan kekuatiran semakin melonjaknya kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu perlu beberapa strategi yang harus menjadi perhatian agar tidak terbentuk klaster pilkada maupun  klaster keluarga pasca pemungutan suara. Upaya yang dilakukan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya selain protap yang telah dibuat KPU  adalah sebagai berikut:

  1. Sosialisasi ulang tentang protokol kesehatan pada waktu berangkat ke TPS , saat berada di TPS maupun pulang dari TPS harus kembali dilakukan, agar masyarakat benar-benar dapat memahami penerapan protokol kesehatan dengan lebih ketat lagi.
  2. TPS diupayakan dibuat dalam ruangan terbuka sehingga sirkulasi udara menjadi lebih baik dan tempat sampah yang cukup terutama sebagai tempat pembuangan sarung tangan plastik.
  3. Perlu dilakukan pengaturan waktu pencoblosan terutama bagi pemilih lansia dan pemilih dengan komorbid lebih awal, sehingga kemungkinan TPS terkontaminasi dari OTG (Orang Tanpa Gejala) menjadi lebih kecil
  4. Vaksinasi seluruh Petugas TPS, Karena mereka merupakan garda terdepan yang paling banyak kontak dengan pemilih di setiap TPS. Dengan melakukan vaksinasi bagi seluruh petugas TPS, diharapkan:
    •  Diri sendiri

Dapat memperkuat perlindungan tubuh  terhadap  infeksi  Covid-19 bagi diri sendiri, disamping tetap penerapan protokol kesehatan secara disiplin

    • Orang lain

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara yang lalu, beberapa petugas yang positif ikut terlibat akibat pengumuman hasil swab PCR yang terlambat. Dengan seluruh petugas TPS divaksin, maka meskipun masih bisa tertular dan menularkan. Dengan respon imunologis yang terbentuk dalam tubuh penerima vaksin kuat, maka kemungkinan virus akan berhenti berkembang biak dalam tubuh dengan cepat. Hal ini akan menyebabkan risiko penularannya  akan jauh lebih kecil ketimbang  tidak divaksinasi.

Prof. Dr. dr. Syamsul Arifin adalah Guru Besar Ilmu Kesehatan dan anggota Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19 ULM